Mamuju, 18 Januari 2024 - Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bantuan Operasional Sekolah Penggerak (BOSP) Reguler Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Rangas Mamuju, Kamis (18/01/2024).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), H. Mithhar, S.Pd., M.Pd., beserta pejabat eselon III lingkup Dikbud Sulbar, serta seluruh kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB penerima dana BOSP Tahun 2024 se-Sulbar.

Dalam sambutannya, Kadisdik Sulbar menyampaikan bahwa penandatanganan NPHD ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sulbar.

"Dana BOSP ini merupakan dana yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Oleh karena itu, saya berharap agar dana ini dapat dipergunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Sulbar," ujar Mithhar.

Lebih lanjut, Mithhar juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kepala sekolah dalam penggunaan dana BOSP, di antaranya:

Penuntasan konfirmasi Anak Tidak Sekolah (ATS) harus segera dilaksanakan dan perlu kerjasama untuk semua sekolah.

Program toilet bersih sekolah harus terlaksana untuk semua sekolah.

Selain itu, Mithhar juga menyampaikan bahwa Sulbar akan menjadi percontohan pemanfaatan tanda tangan elektronik oleh kepala sekolah. Hal ini merupakan upaya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE di Lingkup Dinas Pendidikan dan Sekolah dibawah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Pemanfaatan tanda tangan elektronik ini merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE. Oleh karena itu, saya berharap agar kepala sekolah dapat memanfaatkan tanda tangan elektronik ini dengan sebaik-baiknya," ujar Mithhar.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (Diskominfopers) Sulbar, Mustari Mula, menyampaikan bahwa Sulbar akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan tanda tangan elektronik oleh kepala sekolah.

"Pemanfaatan tanda tangan elektronik ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Sulbar sebagai Smart Province," ujar Mustari.

Selain itu, Mustari juga menyampaikan bahwa Persuratan Elektronik di Sulbar akan menggunakan Aplikasi Srikandi yang sudah dalam tahap perkembangan ke versi 3. Aplikasi ini akan memudahkan proses administrasi dan persuratan di lingkungan pemerintah.

Penandatanganan NPHD BOSP Reguler Tahun 2024 ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program BOSP di Sulbar. Dengan penandatanganan ini, diharapkan dana BOSP dapat dipergunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Sulbar.