Mamuju, 18 Januari 2024 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Tematik dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2023, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar, Kamis (18/1/2024).

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulbar Hery Ridwan kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, didampingi Sekprov Muhammad Idris, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, perwakilan Bupati se-Sulbar, dan Ketua DPRD Kabupaten se-Sulbar.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan mengatakan bahwa LHP ini merupakan hasil pemeriksaan atas kinerja tematik dan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah triwulan II tahun 2023.

"Pemeriksaan kinerja tematik dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pengelolaan keuangan daerah," kata Hery.

Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Sulbar atas pemeriksaan yang dilakukan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulbar Dr. H. Mithhar, S.Pd., M.Pd., yang turut hadir dalam acara tersebut.

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan BPK kepada Pemprov Sulbar:

• Pemprov Sulbar diminta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
• Pemprov Sulbar diminta untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
• Pemprov Sulbar diminta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemprov Sulbar berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK agar pengelolaan keuangan daerah dapat lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulbar.