Mamuju, 29 Januari 2024 - Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan SK bendahara, KPA, BPK, PPTK, agar operasional organisasi dapat berjalan dengan baik.

Hal ini disampaikan Pj. Gubernur saat memimpin Apel Pagi dan Doa Bersama di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (29/1/2023).

"Hal-hal yang bersifat administratif ini harus segera diselesaikan. Pembagian kerja, pendelegasian kewenangan, membangun chemistry, merancang program dan kegiatan juga harus segera dilakukan," kata Pj. Gubernur.

Pj. Gubernur juga meminta kepada seluruh kepala OPD untuk segera mengirimkan jadwal kegiatan 3 bulan ke depan, mulai tanggal 1 Februari sampai dengan bulan April. Jadwal kegiatan ini harus dikirimkan ke bagian administrasi pimpinan.

"Begitupun hal-hal yang bersifat kegiatan yang dibangun dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan," kata Pj. Gubernur.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur menekankan pentingnya perencanaan dalam setiap kegiatan. Menurutnya, keberhasilan sebuah kegiatan sangat tergantung pada perencanaan.

"Apabila kita berhasil menyusun rencana maka 50% pekerjaan sudah selesai, tetapi apabila kita gagal membuat rencana berarti kita sedang merencanakan kegagalan," ujarnya.

Setelah menyusun rencana kerja, langkah selanjutnya adalah eksekusi kegiatan yang sudah diprogramkan. Pj. Gubernur meminta kepada seluruh OPD untuk segera mengeksekusi kegiatan program 4+1, 8 program prioritas, termasuk program toilet bersih.

"Saya minta respon dari teman-teman untuk bisa lebih cepat lagi. Hasil evaluasi selama saya 8 bulan di tahun 2023, kelemahan kita adalah kita lambat memberikan respon terhadap sebuah isu, lambat merespon untuk membuat kegiatan yang lebih bagus lagi," kata Pj. Gubernur.

"Jadi langkah yang perlu dilakukan adalah bergerak merespon cepat, memberikan respon cepat, memberikan respon lebih cepat dan memberikan respon lebih cepat lagi," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulbar Dr. H. Mithhar, S.Pd., M.Pd. melaporkan progres rekonfirmasi Anak Tidak Sekolah (ATS). 

"Kami masih melakukan rekonfirmasi untuk memastikan data ATS yang terkumpul valid," kata Mithhar.