"Tindakan dan kebijakan dalam APBD adalah hal yang perlu direvolusi. Misalnya, salah satu penyebab anak-anak tidak sekolah di tempat kita adalah sulitnya akses pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mobil-mobil seperti bus umum yang tersedia di sekolah," ujar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Pj Gubernur Sulbar.

Pada pembukaan Rapat Koordinasi Efektivitas Pelaksanaan Penerapan SPM Pendidikan Regional Sulawesi di Grand Maleo Hotel Mamuju pada malam Rabu, 5 Juli 2023, Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa diperlukan keberanian untuk melakukan revolusi APBD guna menyelesaikan masalah ATS. Ini berarti saatnya mengubah mindset dalam mengarahkan setiap program dan penganggaran dalam APBD. Zudan menyebut bahwa pendekatan yang diperlukan adalah affirmative policy dan affirmative action.

Dalam usaha meningkatkan kualitas guru, dilakukan pemberian beasiswa untuk S1, S2, dan S3, serta melibatkan 29.000 ASN dalam intervensi terhadap 23.000 anak stunting di Sulbar, 48.000 ATS, serta berpartisipasi dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang penanggulangan kawin muda.

"Jadi, penyusunan APBD harus difokuskan pada penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kita harus memprioritaskan kesejahteraan manusianya terlebih dahulu," kata Sekretaris BNPP itu.

Terkait ATS, menurut Zudan, intervensi yang dilakukan dapat mengurangi 50 persen angka ATS di Sulbar saat ini. "Jika kita dapat mendorong agar pada bulan Desember sebanyak 50 persen anak dapat masuk sekolah, itu sudah merupakan pencapaian luar biasa. Namun, dibutuhkan dukungan dari semua Kabupaten karena permasalahan anak tidak sekolah tidak hanya terjadi di tingkat SMA, tetapi juga mulai dari SD hingga SMP. Inilah yang harus kita lakukan," tutup mantan Dirjen Dukcapil tersebut.