Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat terbentuk sebagai konsekuensi dari pemekaran Provinsi Sulawesi Barat yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, dan kemudian ditata kelembagaannya melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pengaturan lebih rinci mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat yang mengatur secara khusus perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan.
Sebelum pemekaran, urusan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Sulawesi Barat masih menjadi bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah kabupaten/kota. Setelah Sulawesi Barat berdiri sebagai provinsi baru, dibutuhkan perangkat daerah yang mampu mengelola pendidikan menengah dan kebudayaan secara mandiri. Kelembagaan ini kemudian semakin menyesuaikan diri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pengelolaan SMA, SMK, dan SLB menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi, sementara PAUD, SD, dan SMP tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota. Implementasi perubahan kewenangan ini yang dimulai tahun 2017 membawa dampak signifikan terhadap struktur, tugas, dan beban kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dalam hal manajemen guru, pengelolaan sarana prasarana sekolah menengah, perencanaan pendidikan menengah, dan penguatan mutu satuan pendidikan SMA/SMK/SLB di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Barat.
Sejak terbentuk, dinas ini telah mengalami beberapa penyesuaian struktur untuk menyesuaikan kebijakan nasional seperti Kurikulum Merdeka, peningkatan mutu guru SMA/SMK, penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, serta kebijakan pelestarian budaya seperti revitalisasi bahasa daerah, perlindungan nilai budaya, dan pengembangan ekosistem kebudayaan provinsi. Meskipun perubahan struktur tidak bersifat menyeluruh, penyesuaian dilakukan pada bidang-bidang strategis seperti pembinaan SMA/SMK/SLB, ketenagaan pendidikan menengah, serta bidang kebudayaan yang menangani kesenian, cagar budaya, tradisi, sejarah, dan pengelolaan budaya daerah.
Dinas ini merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan sebagian tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Tugas-tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan menengah; koordinasi dan pembinaan SMA/SMK/SLB; pengelolaan guru dan tenaga kependidikan tingkat menengah; penguatan kualitas pembelajaran; pengembangan pendidikan vokasi; serta pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan lokal seperti budaya Mandar, Mamasa, dan etnis lainnya.
Bidang-bidang yang ditangani antara lain:
-
Pendidikan Menengah (SMA/SMK/SLB)
-
Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah
-
Kebudayaan (kesenian, cagar budaya, sejarah, tradisi, dan pengembangan kebudayaan daerah)
Selain itu, dinas ini menyusun rencana pembangunan pendidikan menengah provinsi, mengelola data pendidikan menengah, memfasilitasi program nasional seperti Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, serta melaksanakan peran strategis dalam pelestarian budaya melalui program revitalisasi bahasa, inventarisasi warisan budaya takbenda, pemberdayaan pelaku seni budaya, serta diplomasi budaya daerah. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat semakin penting seiring dengan kebutuhan peningkatan kualitas SDM, penguatan karakter generasi muda, dan tuntutan pelestarian identitas budaya di era digital dan globalisasi.